Fahri Hamzah: THR Tidak Usah Menjadi Isu Politik

Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR beranggapan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) tidak usah menjadi sebuah isu politik. Dirinya angkat bicara setelah perbedaan pendapat antara Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dengan Tjahjo Kumolo selaku Mendagri yang menyatakan bahwa THR untuk PNS daerah menggunakan dana APBD.

Rabu, 06 Juni 2018 kepada Wartawan, Fahri Hamzah mengatakan, “Itulah penyebabnya, seharusnya THR jangan dijadikan sebuah isu politik tetapi kita jadikan sebagai isu kesejahteraan rakyat yang secara reguler sudah ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Fahri Hamzah berpendapat bahwa pemberian THR kepada PNS dijadikan sebuah isu politik maka keadaan akan menjadi runyam dan bermasalah apalagi setiap pemerintahan daerah tidak memiliki anggaran yang cukup guna untuk memberikan THR kepada PNS.

Selain itu Fahri Hamzah juga menyatakan alokasi mengenai anggaran juga tidak bisa dilakukan secara sepihak saja. Dirinya menjelaskan perubahan anggaran tersebut harus disepakati melalui mekanisme yang ada di DPR.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubenur No. 903/3386/SJ tgl 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Bupati atau Walikota no. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk para PNS daerah itu bersumber dari dana APBD.

Selain itu berdasarakan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 mengenai Pedoman untuk Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 serta juga dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa Anggaran Gaji Pokok dan Tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan dari Undang-Undang

Begitu juga tentang perhitungan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ke-13 dan ke-14 juga di atar dalam peraturan tersebut. Aturan tersebut dianggap sangat memberatkan bagi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Pernyataan keberatan dari Risma terebut dipertanyakan oleh Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengingatkan bahwa kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan hasil rapat koordinasi dari Kemendagri bersama dengan Pemerintahan Daerah dan DPRD.

PDIP: Pemeluk Patung Lilin Jokowi Itu Wajar

PDIP angkat bicara mengenai foto viral seorang gadis yang memeluk patung lilin yang mirip dengan Presiden RI, Joko Widodo. Mereka beranggapan bahwa foto itu hanyalah wujud kegembiraan seseorang kepada orang nomor satu di Indonesia, Jokowi dan merupakan sebuah hal-hal yang wajar saja.

Selasa, 06 Juni 2018 saat dihubungi oleh salah satu media berita, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma mengatakan, “Aku juga gitu saat melihat patung Yasser Arafat, Kenapa? Hanya untuk kegembiraan, kekaguman dan fun saja kok”.

patung-lilin-jokowi
Patung Lilin Jokowi Bersama Dengan Seorang Perempuan Yang Viral (Foto: Google)

Eva juga berpendapat bahwa wanita pemeluk Patung Lilin Jokowi hanya menandakan bahwa Jokowi adalah seorang yang selalu di Favorite kan, sudah banyak orang yang melakukan hal tersebut dan bukan hanya Wanita itu saja.

Eva juga mengakui busana yang dipakai oleh wanita dalam foto tersebut memang sangat seksi sehingga menjadi bahan sensasi. Dirinya menilai foto itu tidak akan menjadi viral seperti saat ini jika saja wanita tersebut memakai busana yang biasa saja.

Foto tersebut menjadi ramai diperbincangkan saat salah satu netizen mengunggah foto tersebut diakun media sosialnya yang bernama Munia Sani. Akun tersebut mempertanyakan pose gambar sosok wanita yang memiliki rambut panjang yang sedang memeluk orang nomor satu didunia, Jokowi.

Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi foto tersebut dengan santai dan malah ingin memberikan apresiasi karena patung lilin tersebut dibuat sangat mirip dengan Presiden Joko Widodo.

PKB Tidak Tertarik Bergabung Dengan Koalisi Keumatan Habieb Rizieq

PKB untuk saat ini belum ingin bergabung dengan Koalisi Keumatan yang dibentuk oleh Habib Rizieq Syihab. Hal ini dikarenakan PKB masih ingin fokus terhadap keinginannya yaitu mewujudkan gerakan JOIN untuk Pasangan Presiden Joko Widodo dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Senin, 04 Juni 2018 kepada salah satu media berita, Wasekjen PKB, Daniel Johan mengungkapkan bahwa PKB masih ingin memfokuskan tujuannya yaitu mewujudkan gerakan JOIN.

Untuk saat ini PKB dikabarkan masih lebih memfokuskan dan mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019 nanti. Walau PKB belum secara resmi menyatakannya. Danie juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum tertarik untuk berpaling dari Jokowi yang sudah direncanakan PKB semenjak Pilpres 2014.

Daniel juga memiliki keyakinan besar bahwa pasangan Jokowi dan Cak Imin akan terwujud pada Pilpres 2019 nanti. Terkait dengan banyaknya dukungan dari beberapa kalangan termasuk dari KH Said Aqil Siroj selaku Ketua PBNU.

Dukungan kepada JOIN dikabarkan semakin meluas ke masyarakat. Menurut Daniel, hal tersebut terbukti dengan banyaknya dukungan para relawan se-Indonesia yang sudah mendirikan posko JOIN yang saat ini sudah tersebar didesa-desa dengan 13.236 posko. Posko tersebut baru saja berjalan sebulan dengan target sebelum bulan Agustus harus mencapai 35.000 posko.

Seperti diketahui, Habib Rizieq memberikan usul untuk membentuk Koalisi Keumatan kepada semua partai politik pendukung Oposisi. Namun ada beberapa partai yang menyetujui koalisi tersebut diantaranya PKS, PBB, Gerindra dan PAN.

Nala Rahmawati Akan Lebih Perdalam Ilmu Agama

Nala Rahmawati dalam ajang Sunsilk Hijab Hunt 2018 berhasil memperoleh juara kedua. Hijabers cantik asal Lampung ini berhasil memukau dewan juri dengan bakat yang dimilikinya yaitu bakat tausiyahnya.

Dengan mendapatkan juara kedua dalam ajang tersebut Nala Rahmawati mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 50 Juta, paket perjalanan ke Singapura dan umrah. Dirinya mengaku senang dengan hadiah yang diterimanya.

Nala Rahmawati yang tinggal di Pesawaran, Lampung pada awalnya merasa tidak percaya diri atau minder dengan kemampuannya karena melihat semua para kontestan Sunslik Hijab Hunt lainnya yang dia rasa memiliki talenta lebih darinya.

Minggu, 03 Juni 2018 ditemui oleh salah satu media berita setelah acara Final Sunsilk Hijab Hunt 2018 selesai, Nala Rahmawati mengatakan, “Bersyukur banget, alhandullilah sempat enggak nyangka akan menjadi juara. Enggak ada perasaan sama sekali karena melihat bakat-bakat mereka luar biasa banget. Pokoknya awal-awal saya sempat minder juga karena mereka juga cantik-cantik dan berbakat. Ternyata Allah berkehendak bukan karena cantik dan berbakat tapi karena Allah meridhoi”.

Muslimah cantik ini yang baru saja lulus sarjana kuliah di Jurusan Biologi, Universitas Lampung juga menambahkan, “Aku ingin belajar lebih dalam lagi mengenai agama karena ini merupakan amanah yang luar biasa bisa menyampaikan sesuatu tentang agama jadi ini tidak bisa main-main dan saya diharuskan untuk memperdalam ilmu agama lagi”.

Final Sunslik Hijab Hunt 2018 ini pun dihadiri oleh Ayah Nala Rahmawati, Yusuf. Sang Ayah yang melihat putrinya bisa menang dalam kontes ini pun merasa bahagia. Dirinya bersyukur dan dia juga berharap kedepannya Putrinya bisa memperdalam lagi ilmu pengetahuan yang akan dia sampaikan nanti.

Mahfud MD Membeberkan Kinerja BPIP

Ketua dan Anggota dari Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) tidak mau terlalu menanggapi tudingan bahwa mereka hanya memakan gaji buta dengan mendapatkan gaji yang cukup besar sampai ratusan juta rupiah.

Tokoh yang menjabat di Dewan Pengarah BPIP diantaranya Megawati Soekarnoputri, Syafii Marif sampai Try Sutrisno beranggapan bahwa tudingan tersebut hanyalah sebuah isu sampah yang tidak harus diambil pusing.

Tapi salah satu anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD merasa dirinya harus memberikan penjelasan mengenai tudingan tersebut terkait tudingan bahwa mereka selama ini dikabarkan hanya ongkang-ongkang atau enak-enakan saja padahal sudah menerima gaji dengan nominal yang cukup besar.

Mahfud MD beranggapan bahwa orang yang menuding kalau BPIP hanya ongkang-ongkang saja tidak pernah membaca media dan selama ini media massa sudah seringĀ  memberitakan kegiatan yang dilakukan oleh BPIP.

Jumat, 1 Juni 2018 kepada salah satu media berita, secara blak-blakan dan terus terang, Mahfud MD mengatakan, “Misalnya tahun lalu, BPIP mengundang 72 tokoh berprestasi diantaranya ada budayawan, seniman, olahragawan dll. Acara ini digelar untuk memperingati 72 tahun kemerdekaan Indonesia. Biaya tersebut memakan dana sebesar Rp. 7,7 Miliar. Negara dan BPIP tidak mengeluarkan biaya”.

“Setelah itu nanti tanggal 1 Juni – 18 Agustus 2018 tepatnya di Yogyakarta akan kegiatan pembinaan tentang Ideologi Pancasila dengan bintang tamu SLANK. Kegiatan ini memakan anggaran sekitar Rp. 3,3 Miliar”, tambah Mahfud

Mereka mengadakan kegiatan tersebut dengan menggunakan dana CSR (Coporate Social Responsibility). BPIP diundang dalam acara tersebut sebagai pembicara . BPIP tidak pernah meminta perusahaan BUMN untuk mengadakan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila karena BUMN menggunakan uang Negara, tegas Mahfud

Saleh P Daulay: Mahfud MD Hanya Ingin Menunjukan Kesetiaan Kepada Jokowi

PAN beranggapan bahwa ucapan dari Mahfud MD selaku anggota Dewan Pengarah BPIP yang menilai pernyataan Amien Rais bertujuan untuk membela Presiden RI, Joko Widodo ini hanyalah untuk menunjukkan kesetiannya kepada Jokowi.

Jumat, 01 Juni 2018 saat dijumpai salah satu media berita, Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, “Tidak perlu ditanggapi karena komentar seperti itu hanyalah untuk menunjukkan kesetiaan dirinya ke Jokowi”.

Daulay juga menyatakan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Mahfud MD tidak memiliki dampak apa-apa dan saat ini Mahfud sudah menjadi bagian dari tak terpisahkan dari Jokowi jadi apa yang disampaikan olehnya sudah pasti hanya untuk melakukan pembelaan terhadap Jokowi. Kita juga tidak perlu terlalu rumit untuk bisa memahaminya.

Mahfud memberi kritikan yang diungkapkan oleh Amien Rais kepada Jokowi itu sudah tidak ada gunanya dan malah sudah berlebihan. Bahkan dirinya merasa ngeri saat Amien Rais menyatakan Jokowi akan diturunkan jabatannya dari posisi kepresidenan oleh tuhan. Mahfud juga merasa ucapan dari Amien Rais ini bisa membahayakan Amien Rais sendiri.

“Kita bisa melihat secara jelas. Kita akan melihat seorang pemimpin yang akan dilengserkan oleh Allah. Itu karena dirinya sudah salah dalam melangkah, dari salah ke keliru dan dari keliru ke blunder, setelah itu akan salah lagi dan seterusnya akan salah lagi”, kata Amien Rais sambil menunjuk foto Presiden Jokowi yang tertempel didinding Aula Sabrini, di Rakornas PA 212, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur.

 

Habiburokhman: Megawati Tidak Salah Menerima Gaji Sesuai Dengan Perpres

Mengenai Gaji yang diterima oleh Megawati dan anggotanya di BPIP, partai Gerindra memberi nilai baik kepada Presiden yang melakukan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri. Setelah permintaan maaf dari Presiden Jokowi alangkah baiknya disusul dengan melakukan pengrevisian Perpres tentang gaji BPIP.

Jumat, 01 Juni 2018, kepada salah satu media berita, Ketua DPP dari Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Jadi kalau Pak Jokowi meminta maaf ke Megawati menurut saya itu sudah langkah yang tepat. Akan menjadi hal yang lebih baik jika diikuti dengan revisi Perpres. Saya sebenarnya tidak rela nama Megawati disangkutpautkan dengan masalah ini”.

Habiburokhman berpenda[at bahwa Megawati tidak ada bersalah tapi harus menjadi sasaran perundungan mengenai gaji di BPIP. Beliau juga adalah tokoh bangsa dan pastinya sudah dengan iklas berkerja di BPIP tanpa harus mengharapkan apapun. Megawati merupakan ketua Dewan Pengarah BPIP yang berdasarkan Perpres digaji sebesar Rp. 112.548.000.

Perpres yang dimaksud adalah soal Perpres No 42 Tahun 2018 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas untuk para pejabat, pemimpin dan pegawai di BPIP. Perpres itu sudah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2018 lalu.

Habiburokhman mengatakan bahwa yang bersalah dalam masalahgaji di BPIP adalah orang orang yang berada dibelakang Presiden Jokowi yang merancang soal Perpres.

Masalah ini bermula saat Perpres No.42 Tahun 2018 yang berisi tentang Hak Keuangan dan Fasilitas untuk para pejabat, pemimpin dan pegawai di BPIP terkuak ke publik.