Mengenai Gaji yang diterima oleh Megawati dan anggotanya di BPIP, partai Gerindra memberi nilai baik kepada Presiden yang melakukan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri. Setelah permintaan maaf dari Presiden Jokowi alangkah baiknya disusul dengan melakukan pengrevisian Perpres tentang gaji BPIP.

Jumat, 01 Juni 2018, kepada salah satu media berita, Ketua DPP dari Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Jadi kalau Pak Jokowi meminta maaf ke Megawati menurut saya itu sudah langkah yang tepat. Akan menjadi hal yang lebih baik jika diikuti dengan revisi Perpres. Saya sebenarnya tidak rela nama Megawati disangkutpautkan dengan masalah ini”.

Habiburokhman berpenda[at bahwa Megawati tidak ada bersalah tapi harus menjadi sasaran perundungan mengenai gaji di BPIP. Beliau juga adalah tokoh bangsa dan pastinya sudah dengan iklas berkerja di BPIP tanpa harus mengharapkan apapun. Megawati merupakan ketua Dewan Pengarah BPIP yang berdasarkan Perpres digaji sebesar Rp. 112.548.000.

Perpres yang dimaksud adalah soal Perpres No 42 Tahun 2018 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas untuk para pejabat, pemimpin dan pegawai di BPIP. Perpres itu sudah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2018 lalu.

Habiburokhman mengatakan bahwa yang bersalah dalam masalahgaji di BPIP adalah orang orang yang berada dibelakang Presiden Jokowi yang merancang soal Perpres.

Masalah ini bermula saat Perpres No.42 Tahun 2018 yang berisi tentang Hak Keuangan dan Fasilitas untuk para pejabat, pemimpin dan pegawai di BPIP terkuak ke publik.